1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Lombok Tengah Nomor 386/TikBPN/052.02/XII/2024 tentang penolakan Permohonan hak milik atas nama SUHARDI atas tanah seluas 15.149 M2, (Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) Terletak Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 27 Desember 2024.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Dokumen atas Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah milik PENGGUGAT, sesuai dengan Surat Permohonan PENGGUGAT yang diajukan tanggal 04 Oktober 2024 dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah, sesuai dengan Tanda Terima Doukumen Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 54232/2024, pada tanggal 19 Desember 2024, dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 1.661.920. ( Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), merupakan bukti yang sah secara hukum Atas Tanah milik PENGGUGAT
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT  dan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Lombok Tengah Nomor 386/TikBPN/052.02/XII/2024 tentang penolakan Permohonan hak milik atas nama SUHARDI atas tanah seluas 15.149 M2, (Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) Terletak Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 27 Desember 2024.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk memproses permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah milik PENGGUGAT, sesuai dengan Surat Permohonan PENGGUGAT yang diajukan tanggal 04 Oktober 2024 dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah, sesuai dengan Tanda Terima Doukumen Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 54232/2024, pada tanggal 19 Desember 2024, dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 1.661.920. ( Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), sampai dengan terbit Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas bidang tanah yang dimohonkan PENGGUGAT diatas, sesuai dengan Tanda Terima Doukumen Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 54232/2024, pada tanggal 19 Desember 2024, dan Bukti Pembayaran sebesar Rp 1.661.920. ( Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).