Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
62/G/2025/PTUN.MTR Subhan Kepala Desa Tonda Persidangan
Tanggal Pendaftaran Senin, 15 Des. 2025
Klasifikasi Perkara Kepala Desa dan Perangkat Desa
Nomor Perkara 62/G/2025/PTUN.MTR
Tanggal Surat Senin, 15 Des. 2025
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1Subhan
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Hermansyah, S.H.Subhan
Tergugat
NoNama
1Kepala Desa Tonda
Kuasa Hukum Tergugat
Gugatan
  1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksaan objek sengketa berupa Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA TONDA NOMOR: 29 TAHUN 2025 TENTANG MUTASI ANTAR JABATAN PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH DESA TONDA KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA yang diterbitkan di Tonda pada tanggal 24 Oktober 2025;
  2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA TONDA NOMOR: 29 TAHUN 2025 TENTANG MUTASI ANTAR JABATAN PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH DESA TONDA KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA yang diterbitkan di Tonda pada tanggal 24 Oktober 2025, hingga Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

 

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA TONDA NOMOR: 29 TAHUN 2025 TENTANG MUTASI ANTAR JABATAN PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH DESA TONDA KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA yang diterbitkan di Tonda pada tanggal 24 Oktober 2025.
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA TONDA NOMOR: 29 TAHUN 2025 TENTANG MUTASI ANTAR JABATAN PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH DESA TONDA KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA yang diterbitkan di Tonda pada tanggal 24 Oktober 2025.
  4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, Harkat dan Martabat PENGGUGAT seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

 

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak