1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2082/Desa Matua, Surat Ukur Nomor 1198/Matua/2016, luas 498 m?2;, atas nama Fikri Ismail;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2083/Desa Matua, Surat Ukur Nomor 1199/Matua/2016, luas 498 m?2;, atas nama Hadi Lukman Wahyu Fidianto;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1140/Desa Matua, Surat Ukur Nomor 724/Matua/2015, luas 449 m?2;, atas nama Syamsurijal;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/Desa Matua, Surat Ukur Nomor 803/Matua/2015, luas 432 m?2;, atas nama Sahbuddin;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1215/Desa Matua, Surat Ukur Nomor 862/Matua/2015, luas 319 m?2;, atas nama Hasan; yang keseluruhannya terletak di So Mada Libi, Dusun Perumahan Baru Utara/Dusun Buncu Barat (dahulu), Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

3. Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas beserta segala pencatatan administrasi pertanahan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

5. Mewajibkan Tergugat untuk setelah mencabut objek sengketa melakukan penataan dan penelitian kembali terhadap data fisik dan data yuridis bidang tanah yang menjadi objek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan seluruh dokumen alas hak, riwayat perolehan tanah, data administrasi pertanahan dan fakta penguasaan yang relevan;

6. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan hukum Para Penggugat dalam administrasi pertanahan sepanjang menjadi kewenangan Tergugat, sebagai akibat dibatalkannya objek sengketa;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono